Rapat Koordinasi Hukum II Tahun 2019

Selasa, 27 Agustus 2019

0

160

Dalam rangka penguatan fungsi urusan bidang hukum khususnya Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pariwisata melalui Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Hukum yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 24 Agustus 2019 di Purwokerto, Jawa Tengah.

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Narasumber yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibuka oleh Bapak Cecep Rukendi selaku Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi. Pada sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah memiliki perangkat kebijakan maupun regulasi terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum maupun evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kepariwisataan. Hal ini cukup baru serta menjadi area perubahan dalam Reformasi Birokrasi. Terkait dengan Rapat Koordinasi, maka area perubahan yang menjadi perhatian, yaitu penataan Peraturan Perundang-Undangan, dimana sasaran strategisnya meningkatkan kualitas pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan.

Setelah acara dibuka, Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Septiarto Priandono (Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) selaku Narasumber I dengan materi “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Dalam Kerangka Kebijakan Satu Data Indonesia”

Dalam pemaparannya beliau menyampaikan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dikembangkan dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada siapapun untuk mengakses produk hukum.

“Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilatarbelakangi oleh upaya Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mengintegrasikan semua dokumen hukum dari berbagai level pemerintahan pusat maupun daerah, sehingga dapat dibuat bank data yang memudahkan siapapun untuk mengakses produk hukum. Selain itu, pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum juga mempertimbangkan kemudahan mobilisasi data dengan teknologi digitalisasi produk hukum.” Ujar Bapak Tiar, sapaan akrab Bapak Septiarto Priandono.

Ibu Aisyah Lailiyah (Kepala Bidang Politik Hukum, Keamanan dan Pemerintahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai Narasumber II terus menghimbau kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan reformasi hukum.

“Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum telah melakukan evaluasi terhadap produk hukum sejak Tahun 1995 dan akan terus mendorong Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan reformasi hukum, yang menekankan pada hal-hal :

  1. reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum;
  2. regulasi harus sinkron satu sama lain dan sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta kepentingan nasional;
  3. regulasi yang tidak sinkron, tumpang tindih dan membuat segala sesuatunya menjadi berbelit/rumit, harus dievaluasi;
  4. pengaturan ketentuan dalam regulasi harus sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang mengikat; dan
  5. pembentukan regulasi baru tidak boleh lagi dilihat sebagai proyek tahunan, tetapi benar-benar harus diperhatikan apakah aturan itu memiliki landasan yang kuat secara konstitusional.”

Narasumber II yang menyampaikan materi “Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum” melanjutkan bahwa analisis dan evaluasi hukum dilakukan dengan melibatkan akademisi, praktisi, Kementerian/Lembaga, NGO/LSM serta pakar hukum. Analisis dan evaluasi regulasi diperlukan untuk dapat menemukenali ketentuan mana yang harus diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan yang tidak. Karena dalam hal inovasi pembangunan terkadang pengaturan dalam regulasi bukan memberikan perlindungan tetapi malah membatasi pelaksanaanya, sehingga perlu ditemukan treatment lain untuk menjalankan kebijakan.

Dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Hukum ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan kapasitas SDM bidang hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata.