Rapat Koordinasi Hukum I Tahun 2019

Rabu, 27 Februari 2019

0

77

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian Pariwisata dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang pariwisata, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Hukum di Surabaya pada Tanggal 25 s/d 27 Februari 2019.

Acara tersebut dihadiri oleh Unit Kerja lain di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Narasumber yang berasal dari internal dan eksternal kementerian, yaitu Bapak Riant Nugroho (Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Kebijakan Publik), Bapak Muhammad Wliyadin (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan Ibu Merry Ruslina Ambarita (Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Pariwisata).

Kegiatan rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Ibu Merry Ruslina Ambarita, yang mewakili Kepala Biro Umum, Kepagawaian, Hukum dan Organisasi yang karena suatu hal berhalangan untuk menghadiri Rapat Koordinasi tersebut.

Pada kesempatan itu, Ibu Merry Ruslina Ambarita menyampaikan pentingnya meningkatkan kompentensi pegawai agar kebijakan strategis maupun peraturan perundang-undangan bidang pariwisata yang akan dibuat dapat berlaku efektif dan operasional.

Bapak Riant Nugroho, Narasumber yang menyampaikan materi tentang “Kebijakan Publik untuk Indonesia”, sempat menyinggung revolusi industri 4.0. Beliau mengatakan bahwa, pada era revolusi industri 4.0 hendaknya pemangku kebijakan memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai kebijakan yang telah dibuat tidak dapat mengakomodasi perubahan yang relatif cepat.

Setelah pembahasan materi pertama oleh Bapak Riant Nugroho, kemudian dilanjutkan diskusi internal permasalahan hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata oleh Ibu Merry Ruslina Ambarita dan materi terakhir oleh Bapak Muhammad Waliyadin tentang Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Diharapkan dengan materi yang disampaikan tersebut, maksud dan tujuan diselenggarakannya acara tersebut dapat terwujud, sehingga kualitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pariwisata menjadi meningkat.