Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali

Sabtu, 23 November 2019

0

115

Denpasar, Bali (23/11) – bertempat di B Hotel Jalan Imam Bonjol Denpasar Bali, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Poltekpar Bali menggelar Focus Group Discussion Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali.

Focus Group Discussion dibuka oleh Bapak Drs Ida Bagus Putu Puja, M.Kes selaku Direktur Poltekpar Bali dan dipandu oleh Bapak Moch. Nurul Huda, SH, MH dari Biro UKHO dengan Narasumber Bapak Wahyudi Putra, SH dan Bapak Manzila Falah, SH dari Tim Harmonisasi Permen Kemenkumham, Bapak Samsul Hadi, SH, MH dari Biro Hukum Kemenristekdikti dan Ibu Sri Susiati, SH dari Asdep Pengembangan SDM dan Hubungan Antarlembaga yang dihadiri Perwakilan Perguruan Tinggi Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan seluruh jajaran pimpinan Politeknik Pariwisata Bali.

Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali.

Rapat harmonisasi ini merupakan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam rangka menyempurnakan Rancangan Peraturan Menteri tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali dimaksud, baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali dilakukan agar materi muatannya sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, baik peraturan sejajar maupun peraturan yang lebih tinggi dan implementasinya dapat berlaku secara efektif.