Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan

Senin, 1 Juli 2019

0

70

Jakarta (1/07) –  Bertempat di ruang rapat lantai 15 Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata menggelar rapat harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.

Rapat harmonisasi tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Ibu Merry Ruslina Ambarita. Dalam sambutannya Ibu Merry menyampaikan bahwa pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan merupakan hal yang sangat penting bagi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan menteri pariwisata tersebut dapat berlaku secara efektif  dan menjadi sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, baik peraturan sejajar maupun peraturan yang lebih tinggi.

Hadir dalam rapat harmonisasi tersebut Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 5 (lima) orang, dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Pegawai Kementerian Pariwisata yang seluruhnya berjumlah 26 (dua puluh enam) orang.

Rapat harmonisasi yang merupakan pengejawantahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang diharapkan dapat menyempurnakan rancangan peraturan menteri tersebut baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.