Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Selasa, 29 Oktober 2019

0

33

Jakarta (29/10) – bertempat di ruang rapat lantai 15 Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata menggelar rapat harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Rapat harmonisasi tersebut dibuka oleh Bapak Moch. Nurul Huda mewakili Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana dan dihadiri oleh Tim Harmonisasi Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Standarisasi Nasional, Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata, Sesdep Industri dan Kelembagaan, dan Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Kementerian Pariwisata.

Rancangan Peraturan Menteri dimaksud disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sekaligus mengganti Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri dimaksud juga menyesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS).

Rapat harmonisasi ini merupakan pengejawantahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam rangka menyempurnakan rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dimaksud, baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan agar materi muatannya sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, baik peraturan sejajar maupun peraturan yang lebih tinggi dan implementasinya dapat berlaku secara efektif.