Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Senin, 13 Januari 2020

0

46

Jakarta (13/01) – bertempat di ruang rapat lantai 14 Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Rapat harmonisasi tersebut dibuka oleh Ibu Merry Ruslina Ambarita, SH, MM, selaku Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana yang dihadiri oleh Tim Harmonisasi Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sesdep Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Asdep Investasi Pariwisata dan Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan dimaksud dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dengan arahan agar Menteri/Kepala Lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Rapat harmonisasi ini merupakan pengejawantahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam rangka menyempurnakan rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan dimaksud, baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, agar materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, baik peraturan sejajar maupun peraturan yang lebih tinggi dan implementasinya dapat berlaku secara efektif.