PTUN MEDAN MENERIMA EKSEPSI KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ATAS GUGATAN TERHADAP SERTIFIKAT HPL NOMOR 1 DAN NOMOR 2 BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Jumat, 28 Februari 2020

0

24

Pada tanggal 4 September 2019, Mangatas Togi Butarbutar, Bevin Butarbutar dan Mangadar Butarbutar (Para Penggugat) mengajukan gugatan Sertifikat HPL Nomor 1 dan Nomor 2 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Dalam hal ini BPODT sebagai pemilik Sertifikat mempunyai kepentingan terhadap perkara ini, sehingga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim PTUN Medan untuk ikut menjadi pihak berperkara sebagai Tergugat II Intervensi.

Isi gugatan Para Penggugat adalah untuk meminta Majelis Hakim PTUN Medan membatalkan Sertifikat HPL Nomor 1 dan Nomor 2 karena merasa tanah yang dikuasai BPODT berdasarkan sertifikat tersebut adalah milik masyarakat adat Desa Sigapiton, sehingga proses penerbitan Sertifikat HPL dianggap bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dalam proses persidangan, Tim Biro Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Kuasa Hukum BPODT menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat menguatkan posisi BPODT, sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“bahwa oleh karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan kapasitas Penggugat sebagai orang yang berhak mewakili masyarakat hukum adat Desa Sigapiton secara umum dan khususnya, untuk itu Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan di PTUN, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai legal standing haruslah dinyatakan diterima.”

“bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.”

Dengan adanya putusan PTUN Medan, maka Sertifikat HPL Nomor 1 dan Nomor 2 tanggal 20 Desember 2016 atas nama BPODT dinyatakan sah dan tetap berlaku.