Pembahasan Rancangan Permen tentang Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pariwisata

Senin, 26 November 2018

0

254

Dalam rangka meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan, prestasi luar biasa atau jasa besar di bidang kepariwisataan, pada Tanggal 25 – 27 Oktober 2018 Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana (Biro UKHO) menyelenggarakan Rapat Konsinyering Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepariwisataan di Hotel Permata, Bogor.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Biro UKHO, Bapak Cecep Rukendi. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepariwisataan sudah sangat urgen, oleh karena pemberian penghargaan kepariwisataan merupakan stimulus sekaligus apresiasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah dan/atau badan usaha yang mempunyai prestasi dan jasa besar yang sudah terbukti dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material sehingga dapat memacu peningkatan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan.

Ibu Aida Kusuma selaku narasumber dari Sekretariat Militer memberikan beberapa masukan dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepariwisataan tersebut agar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan.

Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi Kementerian Pariwisata kepada pejuang kepariwisataan, pada Tanggal 17 Agustus 2018 pada peringatan HUT RI ke-73, Kementerian Pariwisata memberikan penghargaan pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 10/TK/Thn 2018 Tanggal 15 Agustus 2018. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya kepada tokoh pariwisata dari Provinsi Sulawesi Selatan (Toraja), Bali, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Walau demikian, Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan tetap diperlukan sebagai delegasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan.