Kementerian Pariwisata Memenangkan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Palembang

Rabu, 19 Desember 2018

0

114

Kementerian Pariwisata cq Poltekpar Palembang mendapatkan gugatan perdata dari Hj. Merna Gusti, dkk yang mengaku sebagai pemilik sebidang tanah seluas ± 15 x 40 meter (600 meter) yang terletak  di Seberang Ulu I, Kel. Silaberanti (Jalan Gubenur H. A. Bastari belakang Bank Sumsel Babel Jakabaring) Kota Palembang sebagaimana terdaftar register perkara Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 27 Desember 2017 anatara Hj. Merna Gusti, dkk melawan Pemprov Sumsel (Tergugat I) dan Poltekpar Palembang (Tergugat II).

Kementerian Pariwisata selaku pimpinan Poltekpar Palembang memberikan pendampingan hukum dalam menjawab gugatan dari Hj. Merna Gusti, dkk, dalam persidangan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Palembang Pemrpov Sumsel dan Poltekpar Palembang mengajukan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan kepada Majelis Hakim. Atas Jawaban Pemprov Sumsel dan Poltekpar Palembang Hj. Merna Gusti,dkk melalui kuasanya juga telah mengajukan Replik, Saksi dan Kesimpulan kepada Majelis Hakim.

Pada tanggal 15 Mei 2018 Majelis Hakim perkara nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Plg menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan terkait kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Surat Akte Pelepasan/Penyerahan Hak No. 90/SU I/ tertanggal 12  Desember 1981 atas c tertanggal 13 April 1981 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta dilakukan veriifikasi oleh BPN tanah tersebut adalah milik Kementerian Pariwisata berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Seberang Hulu I, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan Dalam Pokok Perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini.

Dengan ini pihak yang dimenangkan pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Palembang yakni Pemprov Sumsel dan Poltekpar Palembang yang telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde);