Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisataan

Dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepariwisataan khususunya mengenai Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Sektor Usaha Pariwisata) di Hotel Grand Mega Resort & Spa Bali pada Tanggal 26 April 2018.

Kegiatan Sosialisasi dimulai sambutan Drs. Dewa Gde Ngurah Byomantara, M.Ed, Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali mewakili Sekretaris Kementerian Pariwisata dan selanjutnya dibuka oleh Bapak Tjok Bagus Pemayun, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang dihadiri Dinas Penanaman Modal dan PTSP se-Provinsi Bali, Dinas Pariwisata se-Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi, Asosiasi Usaha Pariwisata dan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.

Bapak Tjok Bagus Pemayun dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini agar seluruh stakeholder yang berada di wilayah Bali dapat mendukung tercapainya tujuan dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Selain itu disampaikan juga bahwa keluarnya Peraturan Presiden tersebut didasari sebuah pemikiran bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan dalam perkembangan kegiatan usaha. Penataan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawalan (end to end), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha.  

Narasumber dan Moderator dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu:

1. Bapak Muhammad Faiz Aziz, Tim reformasi Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan materi: “Reformasi Perizinan Berusaha Secara Umum dan Sektor Pariwisata”;

2. Bapak Pandam Trijaya, Tim Online Single Submission (OSS) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan materi: “Online Single Submission (OSS), Menuju Pelayanan yang Lebih Baik”; dan

3. Bapak Mugiyanto, SE, MM Kepala Bidang Investasi Destinasi Pariwisata selaku Moderator.

Pada kegiatan sosialisasi dimaksud dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik akan memangkas banyak mata rantai birokrasi dan akan menjadikan seluruh perijinan dari pusat hingga daerah menjadi sebuah kesatuan, sesuai dengan harapan Bapak Presiden untuk membangun one map one police, dengan demikian menjadi penting mempersiapkan baik dari segi teknologi yang ramah pengguna, maupun faktor Sumber Daya Manusia, penyederhanaan proses perijinan, juga kesiapan dana guna kelancaran sistem perijinan tersebut. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan (melalui Sertifikasi Usaha Pariwisata) oleh profesi bersertifikasi. Terkait dengan usaha pariwisata sudah ada auditor-auditor yang terwadahi di Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata. 

Share This Post: