Rapat Konsinyering PUU

Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan Rapat Konsinyering Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata. Rapat Konsinyering yang dihadiri oleh peserta undangan dari Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Kepegawaian, Bidang  Data, Informasi dan TIK Asisten Deputi, Bagian Hukum Sekretariat Deputi Kementerian Pariwisata, Konsultan Website dan Bagian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dilaksanakan pada Tanggal 3 s.d 5 Mei 2018 di Hotel Mirah, Jl. Pangrango No. 9A, Kota Bogor, Jawa Barat.

Merry Ruslina Ambarita selaku Ketua Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana membuka sekaligus memberikan gambaran umum mengenai urgensi diselenggarakannya acara tersebut.

Rapat Konsinyering tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Konsinyering Tanggal 8 s.d 10 Februari 2018 yang telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan arahan dan masukan baik dari narasumber maupun dari peserta lainnya. Perubahan mendasar dalam pembahasan lalu antara lain pada bagian ketentuan umum, organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pariwisata (JDIH Kemenpar), kedudukan tugas dan fungsi JDIH Kemenpar, tugas anggota jaringan, teknis pengumpulan dokumen dan pengelolaan dokumen, agar paralel dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hakum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi  Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Adapun Narasumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Moh. Zamroni memberikan koreksi secara teknik peraturan perundang-undangan/legal drafting pasal per pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pariwisata.

Dengan adanya rapat konsinyering ini, Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata dapat lebih disempurnakan agar memenuhi kebutuhan hukum yang terkait dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata.

Share This Post: