Rapat Konsinyering Pembahasan Permen JDIH Kemenpar

Sebagai upaya melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata, pada tanggal 8 sd. 10 Februari 2018 Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Kementerian Pariwisata telah menyelenggarakan Rapat Konsinyering di Hotel The Mirah, Bogor, Jawa Barat untuk membahas Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pariwisata.

Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata tersebut merupakan payung hukum yang akan mencabut Peraturan Menteri  Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.83/HK.201/MKP/2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata sehingga pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata akan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Acara konsinyering tersebut, dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Hukum Sekretaris Deputi, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dibuka oleh Cecep Rukendi selaku Plt. Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi.

Dalam kesempatan itu, Artiningsih dan Kortini yang notabene sebagai narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional maupun peserta rapat lainnya menyampaikan koreksi dan pendapatnya sebagai bahan masukan dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata sehingga pengaturannya lebih komprehensif, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dari pendapat-pendapat tersebut, terjadi perubahan signifikan terhadap rancangan tersebut antara lain pada bagian ketentuan umum, susunan organisasi JDIH Kemenpar, kedudukan, tugas dan fungsi JDIH Kemenpar, tugas anggota jaringan, pengumpulan dokumen, pengelolaan dokumen dan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Dengan diselenggarakan kegiatan repat konsinyering tersebut, diharapkan dapat menghasilkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Parwisata yang dapat menjawab kebutuhan hukum yang terkait dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata.

Share This Post: