Bimbingan Teknis Perjanjian

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Kementerian Pariwisata, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi (Biro UKHO) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perjanjian di lingkungan Pariwisata pada Tanggal 30 s.d. 1 September 2018 di Hotel Swiss-Bel, Kota Cirebon. Bimbingan teknis tersebut dihadiri oleh perwakilan satuan kerja internal Kementerian Pariwisata yang meliputi Sekretariat Kementerian, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Pariwisata, Asisten Deputi Industri dan Regulasi, Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Asisten Deputi Strategi Komunikasi Pemasaran I, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II dan Asisten Deputi Strategi Komunikasi Pemasaran II. Disamping dari lingkungan internal, Biro UKHO terut mengundang dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai narasumber untuk memberikan materi-materi yang menunjang peningkatan kompetensi pegawai.

Bimbingan teknis yang bertema dibuka oleh Ibu Merry Ruslina Ambarita, S.H., M.M. selaku Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana sekaligus memberikan gambaran umum mengenai maksud dan tujuan diselenggarakannya acara tersebut.

Pada sesi pemaparan materi, Ibu Nanik Purwanti, S.H., M.Pol. Admin sebagai narasumber dari Sekretariat Negara menjelaskan mengenai hal-hal normatif dalam membuat suatu perjanjian yang operasional dan mengikat. Beliau menyampaikan mulai dari pengertian perjanjian, sistem pengaturan hukum perjanjian/kontrak, asas-asas hukum perjanjian,syarat sahnya perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, struktur anatomi perjanjian, prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian sampai akibat hukum dari dibuatnya suatu perjanjian. Namun beliau menekankan bahwa perjanjian yang dibuat oleh principal harus dituangkan secara rigid dan rinci, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak-pihak dalam perjanjian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengindari multi interpretasi norma dan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbetrase internasional yang cenderung tidak efektif.

Pada kesempatan berikutnya, Ibu Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H. menjelaskan mengenai perjanjian dalam perspektif hukum publik. Beliau mengatakan bahwa perjanjian dalam perspektif hukum publik dimaknai, yakni: peran negara dalam mengatur dan mengawasi perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak privat; dan ikut sertanya pemerintah sebagai pihak atau subyek perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya campur tangan negara terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh pihak sebagaimana yang banyak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, diataranya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan sebagainya.

Dalam melakukan perjanjian dengan mitra asing, narasumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Ade Irawan Taufiq, S.H. menghimbau agar terlebih dahulu memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Hubungan Internasional.

Ketentuan kedua undang-undang tersebut mengatur kewajiban bagi pihak pemrakasa perjanjian dari pihak pemerintah yang ingin mengadakan perjanjian/kesepakatan dengan mitra asing terlebih dahulu harus mengkonsultasikan dan mengoordinasikan rencana tersebut kepada Menteri Luar Negeri. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memperkuat asas "satu pintu" sehingga suatu hubungan dan kerjasama dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan nasional. Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi koordinatif bagi pelaksanaan kerjasama luar negeri dan memiliki kewenangan kebijakan luar negeri dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kerjasama di Indonesia.

Beliau melanjutkan bahwa dalam membuat perjanjian dengan badan swasta asing, pihak pemerintah harus sudah memperoleh dokumen pendukung dari badan swasta asing yang bersangkutan berupa akta atau dokumen pendirian, profil yang dilengkapi uraian bidang usaha dan struktur organisasi badan swasta asing, surat keterangan badan usaha asing memiliki kegiatan usaha yang jelas, legal dan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan surat keterangan yang menyatakan kebenaran keberadaan badan swasta asing yang dikeluarkan oleh kedutaan besar di negara yang bersangkutan dan referensi bank negara asal mengenai ketersediaan dana untuk pembiayaan kerjasama hingga berakhirnya kerja sama yang ditanda tangani pejabat bank yang berwenang.

Dengan diselenggarakan Bimbingan Teknis ini, pembuatan perjanjian antara pemerintah dengan swasta dapat memberikan kemanfaatan dikedua belah pihak, serta dapat mengantisipasi penyelesaian sengketa yang tidak efektif melalui badan arbitrase internasional.

Share This Post: