Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)  di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2018, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan Rapat Bimbingan Teknis pada Tanggal 4 s.d 6 Oktober 2018 di El Royal Hotel and Resort, Banyuwangi, Jawa Timur.

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Deputi Bidang Destinasi Pariwisata Bpk. Zaini Bustaman. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa SOP sangat diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. SOP yang telah disusun hendaknya dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait, mulai dari pegawai yang paling rendah hingga pimpinan tertinggi sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja. Hal ini sesuai dengan prinsip pelaksanaan SOP sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan yaitu konsisten, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat, seluruh unsur memiliki peran penting, dan terdokumentasi dengan baik.

a.Konsisten

bahwa SOP tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu oleh semua pegawai di organisasi Kementerian Pariwisata.

b. Komitmen

bahwa SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi dari level paling rendah sampai tertinggi.

c. Perbaikan berkelanjutan

bahwa SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan seiring perubahan lingkungan organisasi maupun kebijakan untuk memperoleh prosedur yang efisien dan efektif.

d.Mengikat

bahwa SOP bersifat mengikat para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

e. Seluruh unsur memiliki peran penting

bahwa semua pegawai yang terlibat dalam tugas/kegiatan harus mengacu kepada SOP karena bila ada salah satu yang tidak melaksanakan SOP maka akan menggangu keseluruhan proses.

f. Terdokumentasi dengan baik,

bahwa SOP harus terdokumentasi dengan baik sehingga bisa dijadikan acuan bagi semua pegawai dan pejabat walaupun terjadi pergantian pejabat.

Kegiatan Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari perubahan organisasi Kementerian Pariwisata sesuai amanat Perpres 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata. Bimtek ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Sekretariat Deputi dan pengelola Kepegawaian Pusat Kementerian Pariwisata.

Share This Post: