Bimbingan Teknis Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi advokasi hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi (Biro UKHO) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Advokasi Hukum Mengenai Kasus Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata pada tanggal 23 s.d 24 Agustus 2018 di Hotel Sari Pacific, Jakarta.

Bimbingan Teknis tersebut dibuka oleh Bapak Cecep Rukendi, S.Sos MBA (Plt. Kepala  Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi)  yang dihadiri perwakilan dari Biro UKHO, Inspektorat, unit kerja yang menangani bagian hukum dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Cecep Rukendi selaku Plt. Kepala Biro UKHO membuka sekaligus memberikan gambaran umum mengenai maksud dan tujuan diselenggarakannya acara tersebut. Selain itu disampaikan juga dengan bertambahnya aset Kementerian Pariwisata maka akan berpotensi meningkatnya masalah hukum. Dalam penanganan perkara hukum, Kementerian Pariwisata telah memenangkan perkara hukum diantaranya perkara tanah di Bandung, Politeknik Pariwisata Makassar dan Politeknik Palembang, namun adapula perkara hukum Kementerian Pariwisata yang mengalami kekalahan seperti Politeknik Pariwisata Medan dan Lombok.

Narasumber pertama, Ibu Dra. Renny Ariyanny, SH, MH., LLM. dari Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung memaparkan tugas, fungsi dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara diantaranya penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain sebagai kuasa hukum Kementerian atau Lembaga, baik pusat maupun daerah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam upaya menyelamatkan dan memulihkan aset negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Narasumber kedua, Bapak Didik Haryanto, SH, MM dari Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan menyampaikan paparan terkait dengan permasalahan hukum yang tidak mudah terkait penanganan dengan aset negara. Hal tersebut diperlukan informasi terkait obyek sengketa yang digugat oleh masyarakat dan keahlian khusus seperti argumen hukum guna memberikan keyakinan terhadap hakim. Selain itu disarankan kepada Kementerian Pariwisata bahwa dalam setiap penyelesaian kasus yang melibatkan Barang Milik Negara agar melakukan koordinasi dengan Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan guna dicarikan jalan keluar.

Pada Kegiatan Rapat Bimbingan Teknis dimaksud dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata agar melakukan inventarisir kasus-kasus tanah BMN baik yang sedang proses berpekara di Pengadilan ataupun yang dikuasai/diduduki  oleh orang perorangan atau badan hukum

2. Perguruan Tinggi Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata agar segera melaporkannya secara berkala mengenai perkembangan kasus-kasus sedang dalam proses di Pengadilan kepada Pimpinan Pusat Kementerian Pariwisata.

3. Kementerian Pariwisata agar melakukan inventarisir kasus-kasus tanah BMN dari Hibah baik yang sedang dalam proses sengketa Pengadilan serta melakukan koordinasi dengan Para Pemberi Hibah guna mendapatkan penanganan yang maksimal.

Share This Post: